Kepala Seksi Bidang Kesiapsiagaan BPBD Sulteng Hadiri FGD Reviu Kajian Kebijakan Koherensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana
Author:22 June, 2025
Palu, 19 Juni 2025 – Kepala Seksi Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu turut serta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Reviu Kajian Kebijakan Koherensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana pada Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang di Dua Kawasan Lanskap di Sulawesi Tengah". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sheep Indonesia Foundation, sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.
FGD ini dilaksanakan di Universitas Alkhairaat, Palu, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal yang berada di kawasan rentan risiko bencana dan terdampak perubahan iklim. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sinergi kebijakan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata dan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Sheep Indonesia Foundation menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi koherensi antara kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan dan tata ruang di dua kawasan lanskap prioritas di Sulawesi Tengah. Kedua kawasan tersebut merupakan daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, serta kekeringan yang diperburuk oleh dampak perubahan iklim.
Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Palu mengatakan pentingnya integrasi antara kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan daerah. Ia menekankan bahwa upaya mitigasi bencana tidak dapat dipisahkan dari strategi adaptasi iklim, mengingat keduanya saling terkait dan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan masyarakat serta perlindungan terhadap aset pembangunan.
“Melalui FGD ini, kami berharap dapat menyatukan pandangan dan memperkuat kerja sama lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Penting bagi seluruh pihak untuk melihat kebijakan pembangunan dari perspektif risiko, agar setiap rencana pembangunan mampu mengurangi potensi bencana, bukan malah menambahnya,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Dalam sesi FGD, para peserta juga mengevaluasi berbagai regulasi dan praktik yang selama ini berjalan, serta mendiskusikan pendekatan-pendekatan inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan wilayah. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain perlunya pemutakhiran data risiko bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan ditingkat lokal, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pihak pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan masa depan.